stat counter Aceh Barat Susun Strategi Sambut Program Rp 1 Miliar | Aceh Online Magazine

Aceh Barat Susun Strategi Sambut Program Rp 1 Miliar

Atjehcyber.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh mulai mengatur langkah strategis mempersiapkan aparatur gampong (desa) agar mampu mengelola program Rp1 miliar per desa pada 2015.

“Informasi terakhir dari pusat bahwa pengucuran dana APBN Rp1 miliar per desa awal April 2015 sudah mulai, karenanya kita sudah siap dan terus mempersiapkan aparatur gampong,” kata Wakil Bupati Aceh Barat Rachmad Fitri HD di Meulaboh, Kamis.

Pemerintah pusat melalui Kementrian, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengucurkan dana APBN senilai Rp9,2 triliun yang diperuntukan kepada sekitar 73 ribu desa di Indonesia selama 2015.

Kabupaten Aceh Barat, Aceh memiliki 322 desa defenitif dalam 12 kecamatan, diharapkan seluruh gampong kawasan setempat diprioritaskan dalam kucuran tahap pertama April 2015 karena semua desa sudah dianggap mampu mengelola program Rp1 miliar/desa.

Seluruh aparatur desa mulai dari “tuha peut” (pemangku adat desa), kepala desa sampai ke masyarakat diberikan pemahaman sosialisasi dalam upaya penguatan kapasitas karena semua program perencanaan pembangunan dimunculkan dari masing-masing desa.

“Kita siapkan melalui pelatihan rencana pembangunan kerja, kalkulasi sedang lagi dihitung karena pengucuran dana itu sesuai tipe-tipe desa, yang sangat kita harapkan semua desa mendapatkan tahap pertama,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, anggaran pemerintah pusat tersebut merupakan program pemerintahan presiden Jokowi-JK dalam upaya memakmurkan masyarakat melalui kemandirian dalam mengelola keuangan tersendiri.

Karenanya Wabub Rahmad Fitri HD mengingatkan kepada seluruh aparatur gampong, perencanaan program pembangunan yang disusun memiliki singkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ataupun RPJ Menengah pemerintah daerah sehingga mudah dalam pelaksanaan.

Besar harapan disampaikan, dalam pengucuran bantuan pemerintah pusat tersebut adanya penjenjangan karena tidak semua kondisi desa di Indonesia sama apalagi kebutuhan desa berada di pedalaman dan diperkotaan jauh berbeda.

“Bantuan ini benar memang sudah diatur sesuai komposisi penduduk, tapi tidak semua kebutuhan desa itu sama, beda kondisi pedalaman dengan perkotaan sehingga butuh penjenjangan,” katanya menambahkan.

You must be logged in to post a comment Login