stat counter Gubernur Aceh Setuju Simeulue Dimekarkan | Aceh Online Magazine

Gubernur Aceh Setuju Simeulue Dimekarkan

simeulue

Atjehcyber.comGubernur Aceh, dr Zaini Abdullah menyatakan sangat tidak keberatan jika Kabupaten Simeulue dimekarkan menjadi dua kabupaten untuk mempercepat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan itu.

“Terlebih lagi keinginan pemekaran tersebut diprakarsai oleh kabupaten induknya,” kata Gubernur Zaini dalam pertemuan silaturahmi dengan Bupati, DPRK, dan perwakilan masyarakat Simeulue dari berbagai daerah di Pendapa Gubernur Aceh, Selasa (27/1) pagi.

Gubernur menyatakan, pemekaran daerah banyak syaratnya, terlebih lagi setelah diberlakukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014, menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004, sehingga persyaratan untuk pemekaran lebih diperketat.

“Bagi kami, kalau tujuan dari pemekaran daerah itu adalah untuk mempercepat kemajuan pembangunan dan mendekatkan pelayanan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat di satu daerah, apalagi masyarakat kabupaten induk dan masyarakat calon kabupaten baru setuju daerahnya dimekarkan, maka kita tidak keberatan,” ujar Zaini.

Tapi, Gubernur Zaini mengingatkan, tidak cukup rekomendasi dari gubernur saja untuk usulan pemekaran kabupaten, melainkan harus ada juga rekomendasi dari Ketua DPRA. Kalau syarat itu sudah lengkap, barulah layak diusul kepada Mendagri dan DPR RI untuk mendapat pengesahan dalam bentuk undang-undang.

Gubernur menyampaikan persetujuannya terhadap rencana pemekaran Simeulue itu setelah menyimak paparan kajian ilmiah PT Tambora Jaya, konsultan yang sangat berpengalaman membuat kajian ilmiah rencana pembentukan kabupaten baru di Indonesia.

Direktur PT Tambora Jaya, Saur Panjaitan bersama tim peneliti dari Universitas Indonesia, Sulistio Rianto menyatakan, Siemulue layak dimekarkan atau dibentuk satu lagi kabupaten baru.

Potensi ekonomi dan letak Pulau Siemulue yang sangat strategis itu, ulas Saur, tidak kalah dengan Pulau Nias. Di Pulau Nias, Sumatera Utara, awalnya hanya ada satu kabupaten. Tapi sekarang kabupatennya sudah bertambah tiga sehingga menjadi empat kabupaten, plus satu kota.

Jadi, kalau Pulau Simeulue dimekarkan jadi dua kabupaten, kata Saur, maka untuk memenuhi sebelas persyaratan yang diatur dalam PP Nomor 78 tahun 2007 yang merupakan turunan dari UU Pemerintah Daerah, tidaklah begitu sulit.

Ia yakin, pemerintah pusat akan menyetujuinya. Apalagi tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kepulauan Simeulue yang letaknya juah dari daratan Pulau Sumatera.

Selain  gubernur, tanggapan terhadap rencana pembentukan kabupaten baru di Pulau Simeulue itu juga disampaikan oleh Asisten I Setda Aceh Bidang Pemerintahan, Dr Iskandar A Gani. Dialah yang memimpin pertemuan Gubernur Aceh dengan Bupati, DPRK, dan Tim Pemekaran Simeulue itu. Iskandar memberikan pandangannya dari sisi yuridis, politis, filosofis, geologis, sosiologis, ekonomis, dan lainnya.

Asisten I yang magister hukum itu menyarankan, agar semua persyaratan yang dibutuhkan, baik yang berdasarkan PP 78 Tahun 2007, dipenuhi. Sebab, di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada sepuluh pasal yang mengatur masalah pemekaran satu daerah.

Saran hampir senada juga disampaikan Kepala Biro Tata Pemerintahan Aceh, Kamaruddin Andalah, Kepala Biro Hukum, Edrian, Staf Ahli Gubernur Aceh, Zulkifli Ahmad dan Muhammad Jakfar. Sementara Kepala Bappeda Aceh, Prof Abubakar Karim memberikan tanggapan dari sisi ekonomi.

Bupati Simeulue, Drs Riswan NS dan Ketua DPRK Simeulue, Murniati dari Partai Aceh mengatakan, atas nama masyarakat Simeulue, mereka berterima kasih atas dukungan yang diberikan Gubernur Aceh dan jajarannya untuk wacana pemekaran Simeulue.

“Aspirasi masyarakat yang kami tangkap, pemekaran Kabupaten Simeulue ini harus segera dilakukan. Hal ini terbukti, begitu tim hendak melakukan silaturahmi dengan gubernur terkait rencana mulia ini, masyarakat Simeulue langsung ingin hadir bersama tim,” kata bupati.

Tapi untuk mengirit biaya, maka yang hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh kemarin, kata Bupati Riswan, merupakan perwakilan dari masyarakat Simeulue. Antara lain, Pimpinan dan Anggota DPRK, para camat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama di Simeuleu.

Disebutkan juga bahwa embrio kabupaten baru di Pulau Siemulue itu namanya akan diberi nama Kabupaten Seluat Besar. Terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan Alafan, Salang, Simeulue Cut, Simeulue Barat, dan Simeulue Tengah.

Zulkifli Ahmad selaku Staf Ahli Gubernur Aceh mengatakan, usulan Bupati dan DPRK Simeulue ini merupakan peluang bagi daerah lainnya yang ingin melakukan pemekaran untuk lebih memperpendek rentang kendali pelayanana pemerintahan kepada masyarakat.

Sambil menunggu tahapan pemekaran itu, Bupati dan DPRK Simeulue saat ini sedang mengurus agar Kabupaten Simeulue, diubah statusnya menjadi daerah Kepulauan Simeulue. Tujuan dari perubahan ini agar Simeulue mendapat kucuran dana pembangunan khusus daerah kepulauan terluar dari sumber APBN yang cukup besar. Dana itu akan dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan prasarana dan sarana dasar guna memperkuat pembangunan sektor ekonomi masyarakat Simeulue.

You must be logged in to post a comment Login