stat counter Istri Gubernur Zaini Tidak Mau Jadi Warga Indonesia? | Aceh Online Magazine

Istri Gubernur Zaini Tidak Mau Jadi Warga Indonesia?

Niazah A. Hamid (tengah). Dok. ATJEHPOST.co

Niazah A. Hamid (tengah). Dok. ATJEHPOST.co

Atjehcyber.comIstri Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Niazah A. Hamid, hingga kini masih berstatus sebagai warga negara Swedia. Niazah dikabarkan menolak permintaan para pihak di Aceh agar pindah kewarganegaraan dari Swedia menjadi Indonesia.

Seperti informasi yang diperoleh Atjehpost.co, permintaan agar Niazah A. Hamid kembali berwarganegara Indonesia mencuat pasca dicekal saat hendak pulang kampung ke Swedia melalui Bandara Soekarno-Hatta, pada Rabu malam, 28 November 2014. Namun langkahnya terhadang lantaran masa berlaku izin keluarnya (exit permit) telah kadaluarsa.

Walhasil, saat itu Niazah urung berangkat dan harus mengurus kembali izin tinggal di Indonesia. Gara-gara kasus ini, Niazah A. Hamid hampir sepekan berada di Jakarta.

“Banyak yang menyarankan agar Niazah kembali jadi warga negara Indonesia pasca kasus itu. Namun Niazah menolak. Gubernur Zaini juga mendukung agar Niazah tetap berwarga negara Swedia,” kata sumber Atjehpost.co di lingkup Meuligoe Aceh, Selasa 3 Februari 2015.

Berdasarkan pengakuan Niazah kepada dirinya, kata sumber ini, istri Gubernur Zaini itu ingin kembali menetap di Swedia pasca suaminya selesai bertugas di Aceh.

“Pertimbangannya keamanan. Niazah juga tak yakin kalau perdamaian di Aceh bakal abadi,” ujarnya.

Sebagaimana yang diketahui, polemik kewarganegaraan istri Gubernur Zaini jadi pembicaraan hangat public Aceh.

Niazah A. Hamid adalah warga negara Swedia. Wanita kelahiran Pidie 15 Oktober 1946 itu beralih kewarganegaraan sejak berangkat ke Swedia menyusul suaminya pada 1983. Ketika Zaini Abdullah kembali menjadi Warga Negara Indonesia setelah perjanjian damai, Niazah tetap berstatus warga negara Swedia.

Meski berstatus warga Swedia, saat ini Niazah Hamid menduduki posisi sebagai Ketua PKK Aceh, Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Aceh yang pendanaan berasal dari APBA. Padahal, secara hukum orang asing dilarang menggunakan fasilitas dan keuangan negara.[]

You must be logged in to post a comment Login