stat counter Korupsi di Aceh Mencapai Rp 673,5 Miliar | Aceh Online Magazine

Korupsi di Aceh Mencapai Rp 673,5 Miliar

kpk-telaah-transaksi-mencurigakan-caleg-incumbent

Atjehcyber.com – Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA), lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang antikorupsi merilis total kerugian negara akibat korupsi yang ditangani pada 2014 di Provinsi Aceh mencapai Rp673,5 miliar.

“Kerugian ini dicatat berdasarkan 87 kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Koordinator Bidang Monitoring Peradilan MaTA Baihaqi di Banda Aceh, hari ini.

Baihaqi mengatakan dari 87 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar itu, 63 kasus di antaranya ditangani kejaksaan, 24 kasus oleh kepolisian dan satu kasus ditangani KPK. Dari jumlah tersebut, 22 kasus sudah divonis pengadilan.

Baihaqi menyebutkan data kerugian negara akibat korupsi tersebut dihimpun berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 87 kasus korupsi yang ditangani tiga lembaga penegak hukum tersebut.

Menurut dia, ratusan miliar uang negara yang diselewengkan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota (APBK), anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA), APBN, dana otonomi khusus, dan korupsi di perusahaan negara.

Untuk kerugian APBK, papar Baihaqi mencapai Rp133,9 miliar, APBA sebesar Rp28,8 miliar, APBN Rp507,1 miliar, dana otonomi khusus sekitar Rp547 juta dan kerugian negara dari perusahaan miliki negara mencapai Rp2,8 miliar.

“Berdasarkan bidangnya, kerugian akibat korupsi yang terbanyak adalah pembangunan infrastruktur dengan nilai Rp513,4 miliar. Kemudian, anggaran daerah Rp124,2 miliar, dan kesehatan Rp24 miliar,” papar dia.

Berdasarkan daerah kerja, sebut Baihaqi, yang terbanyak di Kota Sabang dengan nilai kerugian Rp314,2 miliar, Aceh Tenggara Rp208,3 miliar, serta Aceh Timur Rp94,8 miliar.

“Sedangkan jumlah oknum yang terlibat mencapai 154 orang. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah karena ada 26 kasus yang sedang ditangani penegak hukum belum ditetapkan tersangkanya,” ungkap Baihaqi.

Baihaqi menambahkan, ada sembilan modus korupsi yang dilakukan dari 87 kasus yang ditangani tersebut. Modus paling dominan adalah penggelapan 21 kasus, proyek fiktif 19 kasus, dan pengurangan spesifikasi kerja 15 kasus.

“Kami prihatin tingginya kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik korupsi. Karena itu, kami berharap ada pengawasan intensif terhadap pengelolaan keuangan negara,” kata Baihaqi.

Sumber: Waspada Online

You must be logged in to post a comment Login