Home Nanggroe Lawan TNI, Gubernur Aceh Surati Menteri Agraria Soal Blang Padang

Lawan TNI, Gubernur Aceh Surati Menteri Agraria Soal Blang Padang

522
0
SHARE

Lapangan Blang Padang. (c) Acehterkini.com
Lapangan Blang Padang. (c) Acehterkini.com

Atjehcyber.com – Gubernur Aceh Zaini Abdullah melanjutkan upaya perlawanannya terhadap penguasaan tanah Blang Padang oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak pemberlakuan darurat militer pada pertengahan 2003.

Bentuk perlawanan itu dilakukan dengan menyurati Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan.

Sumber Atjehpost.co di internal Gubernur Zaini mengatakan, dalam surat yang dikirimkan pada 8 Januari 2015, Gubernur Zaini Abdullah meminta agar Badan Pertanahan Nasional Pusat segera menerbitkan sertifikat untuk tanah Blang Padang.

Langkah ini adalah perlawanan lanjutan setelah sebelumnya pada November 2014, Gubernur Zaini melaporkan secara lisan kepada Presiden Joko Widodo.

“Gubernur memang ada meminta percepatan untuk menyelesaikan status pengelolaan Blang Padang, nantinya tempat itu direncanakan dijadikan ruang terbuka hijau,” kata Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Mahyuzar, seperti dikutip merdeka.com.

Selama ini, lapangan Blang Padang memang menjadi semacam alun-alun kota, tempat aneka upacara hari besar, pentas seni, pameran, dan lokasi masyarakat berolah raga. Namun, untuk menggelar hajatan di tempat itu harus atas seizin Kodam Iskandar Muda. Di sejumlah sudut juga ditempel plang bertulisan “Tanah Ini Milik TNI-AD.” Di pinggiran lapangan, kini dipenuhi pedagang jajanan.

Adli Abdullah, Anggota Tim Asisten Gubernur Aceh, pernah menulis di koran Serambi Indonesia mempertanyakan klaim kepemilikan Blang Padang oleh TNI.

Adli mengutip tulisan seorang pegawai pemerintah Belanda yang pernah ditugaskan di Kalimantan dan Sumatera Barat dan menuangkan pengalamannya di Aceh dalam sebuah buku.

“Dalam buku ini disebutkan bahwa Blang Padang dan Blang Punge adalah Umeung Musara  (tanah wakaf) Mesjid Raya Baiturrahman yang tidak boleh diperjualbelikan  atau dijadikan harta warisan dan  tidak ada pihak yang dapat menggangu gugat status keberadaan hak miliknya,” tulis Adli.

Menurut Adli, tanah wakaf digunakan sebagai sumber penghasilan imeuem Mesjid Raya Baiturrahman.

Sementara menurut Kodam Iskandar Muda, klaim kepemilikan itu dilakukan berdasarkan bukti dan dasar hukum yang kuat bahwa tanah tersebut merupakan aset kekayaan negara yang dikuasakan kepada Departemen Pertahanan. Namun, karena Dephan tidak punya Kanwil di daerah, maka Kodam Iskandar Muda menjadi perpanjangan tangan Dephan.[]