Home Nanggroe Mahasiswa Sabang: Dinas Pendidikan Bertanggung Jawab Dikeluarkannya Siswi Usai Menikah

Mahasiswa Sabang: Dinas Pendidikan Bertanggung Jawab Dikeluarkannya Siswi Usai Menikah

449
0
SHARE

Ilustrasi
Ilustrasi

Atjehcyber.com – Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sabang (IPPEMAS) menyampaikan Dinas Pendidikan Kota Sabang jangan terkesan lepas tangan dan mencari posisi aman atas dikeluarkannya salah seorang siswi SMA Negeri 1 Kota Sabang dikarenakan menikah. Ketua Umum PB IPPEMAS, Putra Rizki Pratama dalam siaran persnya kepada AJNN mengatakan seharusnya Dinas pendidikan harus proaktif menjembatani kedua pihak agar menghasilkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Disisi lain DPRK harus turut andil dalam proses penyelesaian ini khususnya komisi yang membidangi pendidikan. Jangan sampai pengebirian hak-hak anak terjadi di depan mata namun kita hanya bias diam. Apalagi pemerintah kota sabang sedang gencar-gencarnya mendorong peningkatan mutu pendidikan untuk usia wajib belajar yaitu SD hingga SMA,” tuturnya.

Menurut Rizki, dipandang dari segi hukum dan agama tidak ada yang dilanggar oleh siswi yang bernama Syarifah Zakiyah tersebut, malah menurutnya yang dilakukan oleh Syarifah adalah hal positif.

“Lucu saja orang yang menikah secara sah malah dikeluarkan dengan alasan untuk menghindari resiko dan dampak negatif serta menjaga kredibilitas sekolah,” ujarnya.

Hal ini menurutnya sangat timpang jika dalam realitasnya siswi yang berpakaian tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat saja diperbolehkan mengenyam pendidikan disana. “Kenapa menikah malah dikeluarkan?” tulisnya.

Terakhir dia menyampaikan, jika tidak ada solusi yang arif dari pemegang kebijakan, maka IPPEMAS akan terus menyuarakan dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang fokus terhadap penyelamatan hak-hak anak untuk mengawal persoalan ini hingga mendapatkan solusi terbaik.

“Kami tidak bisa terima perlakuan sepihak yang mengeluarkan anak kami dari sekolah dengan alasan karena sudah menikah. Anak kami masih di bangku kelas XI,” kata orang tua siswa, Sayed Djamaluddin di Banda Aceh, Kamis.

Menurut dia, sikap sekolah tidak adil dan kurang mendidik. Karena itu pihaknya telah melaporkan masalah tersebut kepada Ketua Komite SMA Negeri I Sabang, anggota DPRK dan pengawas sekolah untuk tingkat SMA setempat.

Padahal, dijelaskan sebelumnya, juga terdapat siswa yang sudah menikah di SMA Negeri I Sabang, namun pihak sekolah tidak mengeluarkannya.

“Ini tidak adil, dan saya menuntut keadilan. Dulu kok bisa, padahal tidak ada aturan yang melarang siswi menikah,” katanya dia menambahkan.

Sementara itu, Ketua LBH Anak Aceh Rudi Bastian mengharapkan pihak sekolah mempertimbangkan mengeluarkan siswa yang bersangkutan dari sekolah tersebut.

“Kita harapkan adanya kebijakan arif dari pihak sekolah, karena itu adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” katanya menjelaskan.

LBH Anak, kata dia, masih mengharapkan adanya solusi namun jika pihak sekolah tidak mengubrisnya maka LBH bersama orang tua korban akan melakukan langkah-langkah hukum, misalnya dengan menggugat Kepala SMA Negeri 1 Sabang ke PTUN.