stat counter Mak-Mak di Aceh Singkil Sandra Alat Berat | Aceh Online Magazine

Mak-Mak di Aceh Singkil Sandra Alat Berat

mak-mak-acehpsingkil

ATJEHCYBER.com – Setengah merangkak perempuan paruh baya itu bersusah payah naik ke atas excavator. Lalu duduk di atas rantai roda dengan napas tersengal. Sebagaian berdiri persis di depan alat berat yang suara mesihnya terdengar bergemuruh, Rabu (30/3) di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil.

Sementara dua orang laki-laki berdiri di depan pintu menghadang operator mengoprasikan excavator yang biasa disebut masyarakat setempat beko. Mereka tidak memperdulikan puluhan personil Satpol PP Aceh Singkil, yang mengelilinginya dengan tameng dan pentungan di tangan. “Jangan pegang perempuan, kalau berani pukul pakai pentungan ibu-ibu ini pasti takut,” teriak seorang laki-laki dari kerumunan masa.

Aksi warga Gunung Lagan, tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelebaran jalan di daerahnya. Mereka meminta pengerjaan dihentikan sampai ada putusan Pengadilan Negeri (PN) Singkil, terkait status tanah. Namun, apa daya proyek tetap berlanjut, sehingga satu-satunya cara yang bisa dilakukan dengan menghalangi alat berat bekerja.

“Kami akan menahan beko (excavator) agar tidak bekerja, sampai ada putusan pengadilan,” kata Juli Murdin, juru bicara warga Gunung Lagan.

Menurut Juli Murdin, upaya penghadangan beko bekerja sudah dilakukan enam hari berturut-turut. Pihaknya juga telah mengadu ke DPRK Aceh Singkil, hasilnya merekomendasikan pelebaran jalan sementara dihentikan sampai ada putusan pengadilan.

“Kami sudah mengadu ke pengadilan dan DPRK. Kalau bisa kami akan mengadu ke pengadilan Tuhan. Tapi, apa yang terjadi, tetap saja pemerintah melakukan pengerjaan,” teriak Juli Murdin.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aceh Singkil, Muzni yang ada di lokasi mengatakan, warga meminta ganti rugi tanah yang terkena pelebaran jalan. Namun, tuntutan tersebut tidak bisa dikabulkan, lantaran sebelumnya pada tahun 2015 sudah ada putusan pengadilan atas gugatan warga lima desa, termasuk Gunung Lagan.

“Isinya sama meminta ganti rugi atas tanah yang terkena jalan dua jalur satu meter dari bibir aspal. Putusan pengadilan menyatakan tanah satu meter dari bibir aspal tidak bisa di ganti rugi,” kata Muzni.

Menanggapi permintaan warga serta rekomendasi DPRK Aceh Singkil, pembangunan dihentikan sementara sambil menunggu putusan pengadilan, Muzni menyatakan, pekerjaan tidak bisa dihentikan karena pemerintah terikat kontrak kerja yang harus rampung April 2016. Alasan lain, tidak ada putusan pengadilan yang meminta penghentian pekerjaan.

Kemudian sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, pembangunan tetap dilanjutkan. Bila ada yang keberatan silakan gugat ke pengadilan. “Jika nanti putusan pengadilan menyatakan harus ganti rugi, pemerintah wajib ganti rugi. Namun pembangunan tetap jalan terus,” tukasnya.(de)