stat counter Tertulis Status Agama Kristen Prostetan, Darni M Daud: Saya Sedih! | Aceh Online Magazine

Tertulis Status Agama Kristen Prostetan, Darni M Daud: Saya Sedih!

 

 

 

Mantan rektor Unsyiah Prof DR Darni Daud MA, mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor, Banda Aceh, Kamis (17/10). Ia didakwa terlibat korupsi biea siswa di Unsyiah bersama dua terdakwa lainnya senilai Rp 3,6 miliar. SERAMBI/BEDU SAINI

Mantan rektor Unsyiah Prof DR Darni Daud MA, mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor, Banda Aceh, Kamis (17/10). Ia didakwa terlibat korupsi biea siswa di Unsyiah bersama dua terdakwa lainnya senilai Rp 3,6 miliar. SERAMBI/BEDU SAINI

ATJEHCYBER.com – Meski putusan Mahkamah Agung (MA) RI terhadap mantan Rektor Unsyiah, Darni M Daud sudah inkrah terkait kasus korupsi dana program beasiswa Jaringan Pengembangan Daerah (JPD) dan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) 2009-2010 sejak 18 Agustus 2014, tapi tetap saja ada persoalan menarik untuk ditukil.

Persoalan yang luput dari amatan media selama ini terkait status agama Darni M Daud. Meski status agama resminya Islam, tapi tidak dalam amar putusan MA yang tertulis “Kristen Prostetan”. Penulisan itu diyakini adanya kesalahan dalam pengetikan.

Lalu apa tanggapan Dasni M Daud terkait status agamanya tersebut. “Memang benar dalam putusan MA tersebut ditulis bahwa saya beragama Kristen Prostetan,” katanya melalui pesan singkat (SMS) kepada Serambinews.com, Rabu (28/5/2015).

Darni mengaku sedih untuk menyatakan ke publik.

“Rasanya tidak ada kata yang dapat mengungkapkan kepedihan yang amat dalam ini,” ujarnya.

Dalam amar putusannya, MA memperberat hukuman terhadap Darni M Daud menjadi lima tahun penjara dikurangi masa penahanan, denda Rp 200 juta atau bisa diganti kurungan tambahan (subsider) enam bulan, serta harus membayar uang pengganti Rp 322.400.000.

Mantan Rektor Unysiah ini terbukti tak mampu mempertanggungjawabkan manajemen fee beasiswa sesuai jumlah uang pengganti itu dalam program beasiswa S1 Jalur Pengembangan Daerah (JPD) dan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) 2009-2010. Ketika itu, Darni selaku Rektor Unsyiah menjadi penanggung jawab umum kedua program ini.

Vonis MA itu lebih berat dibanding putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh, 27 Februari 2014, yaitu dua tahun, denda Rp 50 juta, subsider dua bulan kurungan, serta harus membayar uang pengganti Rp 322.400.000.

Tak terima putusan ini, terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Banda Aceh.

Begitu juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh yang antara lain menuntut Darni delapan tahun penjara. Namun, dalam putusan banding, 29 April 2014, majelis hakim Tipikor PT Banda Aceh memperberat hukuman terhadap Darni menjadi 3,5 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan, serta harus membayar uang pengganti Rp 322.400.000.

Tidak terima dengan putusan tersebut, kemudian terdakwa maupun jaksa mengajukan kasasi ke MA terhadap vonis banding itu. Hasilnya, majelis hakim MA diketuai Dr Artidjo Alkostar SH LLM sudah mengeluarkan vonis yang lebih berat tersebut terhadap terdakwa Darni sejak 18 Agustus 2014.

“Terlepas dari apa penyebabnya, bagi saya n (dan) kel (keluarga) hal ini sesuatu yang amat mendasar begitu menerima putusannya. Tapi karena semakin banyak yang tahu mungkin via internet, dengan sangat berat saya harus menjawab bahwa faktanya demikian putusan Mahkamah yang Agung itu,” tulis Darni

Pun demikian, dia berharap adanya keadilan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran.

“Faktanya keterangan diri saya saja demikian adanya. Sejauh ini kalau ditanya mengapa demikian, jawabannya, wallahualam,” ungkap Darni.(*)/Serambinews.com

You must be logged in to post a comment Login