stat counter Aktivis Tuntut Zaini Mundur | Aceh Online Magazine

Aktivis Tuntut Zaini Mundur

Foto dari kanan ke kiri: Presidium Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia Akhiruddin, Pjs Koordinator Gerak Aceh Ashkalani, Koordinator BPPA Hendra Budian, dan Koordinator KontraS Aceh Gilang Mustika, berbicara dalam konferensi pers deklarasi Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) di Tower Cafe, Banda Aceh, Senin (11/8). Mereka menuntut Gubernur Aceh mundur dari Jabatannya karena dianggap tidak mampu merealisasikan janji-janjinya kepada rakyat Aceh. SERAMBI/M ANSHAR

Foto dari kanan ke kiri: Presidium Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia Akhiruddin, Pjs Koordinator Gerak Aceh Ashkalani, Koordinator BPPA Hendra Budian, dan Koordinator KontraS Aceh Gilang Mustika, berbicara dalam konferensi pers deklarasi Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) di Tower Cafe, Banda Aceh, Senin (11/8). Mereka menuntut Gubernur Aceh mundur dari Jabatannya karena dianggap tidak mampu merealisasikan janji-janjinya kepada rakyat Aceh. SERAMBI/M ANSHAR

* Diberi Waktu Paling Lambat Sebulan

Atjehcyber.com | BANDA ACEH – Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menuntut Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mundur dari jabatannya karena dinilai tak mampu merealisasikan 21 janji politik saat kampanye. Tuntutan mundur ‘tidak berlaku’ terhadap Wagub Muzakir Manaf karena menurut aktivis, Gubernur yang bertanggungjawab mengelola keuangan Aceh, meski 21 janji politik lebih banyak diucapkan Muzakir Manaf.

Pernyataan para aktivis LSM tersebut disampaikan di depan para wartawan saat mendeklarasikan lembaga Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) di Tower Kopi, Banda Aceh, Senin (11/8).

Koordinator BPPA, Hendra Budian mengklaim lembaga mereka adalah kumpulan aktivis masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, aktivis politik, profesional muda, dan kelompok peduli pembangunan Aceh.

“BPPA adalah kelompok kerja yang membuka diri kepada siapa pun dan kelompok mana pun untuk bersama memperjuangkan agar dapat keluar dari persoalan Aceh saat ini. Solusi yang kami tawarkan menuntut dr Zaini Abdullah turun dari jabatannya sebagai Gubernur. Selanjutnya, kami menuntut Pemerintah Pusat melaksanakan percepatan pilkada Aceh untuk memilih pemimpin baru,” begitu bunyi pernyataan yang dibacakan Hendra Budian.

Hendra menegaskan, mereka memberikan waktu untuk Zaini Abdullah mundur dari jabatan Gubernur selambat-lambatnya sebulan sejak pernyataan (konferensi pers) dilaksanakan. Jika tidak, ia mengancam berjuang mengerahkan massa besar-besaran untuk mendesak Zaini turun dari pemerintahan, bahkan ia mengajak kelompok masyarakat agar membentuk BPPA di kabupaten/kota masing-masing yang terkoordinasi dengan BPPA Pusat di Banda Aceh.

“Sehingga perlawanan ini dapat kita lakukan secara terencana, terstruktur, dan masif. Pendirian BPPA di kabupaten/kota menjadi penting sekaligus sebagai panitia pengerahan massa ke Banda Aceh, jika dalam masa waktu yang kita berikan belum direspons. Perjuangan ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Aceh. Kepada Allah jugalah kita memohon supaya diridhai,” kata Hendra menutup pembacaan isi siaran pers.

Dalam pernyataan pers dua halaman itu, para aktivis BPPA hanya menyorot dan meminta pertanggungjawaban Gubernur. Misalnya terkait indikator lemahnya pembangunan dapat dilihat dari realisasi anggaran yang hingga kini masih 32 persen dari target 40 persen realisasi keuangan. Karena tidak menyebut-nyebut tanggung jawab Wagub, maka wartawan pun mempertanyakan ‘kejanggalan’ ini.

Ketika wartawan menanyakan kenapa 21 janji hanya dituntut kepada Zaini, padahal dulu lebih banyak diucapkan Muzakir Manaf saat kampanye, seperti janji pemberian dana migas Rp 1 juta per KK/bulan, hal ini tak dijawab oleh para aktivis.

“Pengelolaan keuangan daerah lebih menjadi tanggung jawab Gubernur, hal ini seperti pernyataan dr Zaini sendiri bahwa membangun Aceh oleh satu kemudi,” jawab Presidium Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Pusat, Akhiruddin Mahjuddin yang juga Koordinator BPPA.

Begitu pun, katanya, mereka tak tebang pilih bahkan tetap akan mempersoalkan Wagub Muzakir Manaf ketika terindikasi melanggar, seperti telah melaporkan ke KPK indikasi korupsi dalam kasus pengadaan boat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk nelayan se-Aceh. “Indikasi keterlibatan Mualem (panggilan Muzakir Manaf-red) selaku Ketua KPA yang bersangkutan merekomendasi nama-nama penerima,” kata Akhiruddin menjawab Serambi ketika wawancara ulang.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menambahkan, Gubernur lebih bertanggungjawab terhadap kegagalan Aceh, karena 70 persen pejabat dari 62 SKPA adalah kroni-kroninya. Bahkan, kata Askhalani, sesuai investigasi pihaknya, indikasi korupsi lebih tinggi sekarang dibandingkan semasa Pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf.

“Jika sebelumnya korupsi dilakukan di akhir masa jabatan, tetapi pejabat sekarang yang merupakan kroni-kroni dr Zaini sudah melakukannya sejak awal menjabat, seperti dugaan korupsi traktor yang diduga melibatkan Kadis Pertanian Aceh, tetapi hingga kini belum keluar hasil audit kerugian negara oleh BPKP,” demikian  Askhalani. (sal/serambi)