Home Nanggroe Kaum Ibu Tambon Baroh Kepung Rumah Keuchik

Kaum Ibu Tambon Baroh Kepung Rumah Keuchik

481
0
SHARE

Sejumlah kaum ibu Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara Aceh Utara, melakukan protes terkait Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di meunasah setempat, Senin (15/12). (c) SerambiNews.com
Sejumlah kaum ibu Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara Aceh Utara, melakukan protes terkait Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di meunasah setempat, Senin (15/12). (c) SerambiNews.com

Atjehcyber.com – Serombongan besar kaum ibu yang merupakan warga Gampong Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara yang jumlahnya diperkirakan 200-an orang, Senin kemarin mengepung rumah keuchik (kepala desa) mereka, Muzakkir ST memrotes pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai syarat mendapatkan dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Rombongan kaum ibu menyerbu ke rumah keuchik sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung membentuk formasi mengepung rumah tersebut dengan melarang anggota keluarga keuchik ke luar dari dalam rumah.

Setelah berdialog sekitar satu jam di halaman rumah Pak Keuchik, akhirnya disepakati melanjutkan dialog ke meunasah dengan menghadirkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dewantara, Nuraini.

Informasi yang dihimpun Serambi menyebutkan, kaum ibu Tambon Baroh mempersoalkan penerima KPS hanya 73 kepala keluarga (KK). Bahkan di antaranya 73 KK tersebut ada yang bukan keluarga miskin. Sedangkan saat penyaluran Dana Bantuan Langsung (BLT), jumlah penerima di Tambon Baroh mencapai 470-an orang. “Kami ingin mendapatkan kejelasan dari keuchik kenapa sampai terjadi begini,” begitu inti persoalan yang diutarakan kaum ibu.

Keuchik Tambon Baroh, Muzakkir membenarkan ada serombongan ibu yang mendatangi rumahnya mempertanyakan perihal penerima KPS. Keuchik juga membenarkan jumlah penerima KPS kali ini hanya 73 KK dari 1.290 KK di desanya. “Saya juga sependapat dengan ibu-ibu tersebut, dari 73 KK penerima KPS kali ini, 50 persen di antaranya memang tidak layak. Saya tidak tahu siapa yang melakukan pendataan. Yang diberitahu pihak Kantor Pos ke kami hanya jumlahnya saja,” kata Muzakkir.

Dijelaskan Muzakkir, KPS tersebut bukan hanya berfungsi untuk mencairkan dana PSKS tapi juga untuk menebus raskin dan sebagai syarat untuk bisa menerima beasiswa. “Dengan kondisi seperti sekarang, saya juga berharap dilakukan pendataan ulang penerima KPS di desa saya,” tandas Muzakkir.

Mengenai siapa sebenarnya yang melakukan pendataan, hingga kini belum juga diketahui. TKSK Dewantara, Nuraini juga tidak tahu siapa yang melakukan pendataan penerima KPS di Desa Tambon Baroh.

Kepala Kantor Pos Dewantara, Heriadi yang dimintai tanggapannya mengatakan, beberapa hari lalu kaum ibu dari Tambon Baroh juga datang ke Kantor Pos meminta didata ulang sebagai penerima KPS.

Menurut Heriadi, dia telah menjelaskan kepada kaum ibu bahwa pihaknya juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pendataan sebelumnya dan Kantor Pos juga juga tidak berhak melakukan pendataan. “Posisi kami hanyalah juru bayar. Kami hanya terima data dari Pusat lalu menyalurkan sesuai perintah,” kata Heriadi.

Sumber: Serambinews.com