stat counter Fadli Zon: Ubah Dulu Pancasila, Kalau Mau Pilkada Langsung | Aceh Online Magazine

Fadli Zon: Ubah Dulu Pancasila, Kalau Mau Pilkada Langsung

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon berpose seusai penyerahan hasil verifikasi administrasi pasangan bakal capres dan cawapres di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2014).

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon berpose seusai penyerahan hasil verifikasi administrasi pasangan bakal capres dan cawapres di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2014).

Atjehcyber.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, usulan pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD sudah tepat dan sesuai dengan amanat sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Kata “perwakilan”, menurut Fadli, mengizinkan pemilihan kepala daerah tidak harus dipilih langsung oleh rakyat, melainkan bisa dipilih melalui DPRD.

“Sudah jelas demokrasi menurut sila keempat, demokrasi perwakilan. Kalau mau pilkada langsung, ubah dulu Pancasila,” kata Fadli Zon saat diskusi ‘ Pilkada Untuk Siapa?’ di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014).

Fadli menjelaskan, selama ini pemilihan kepala daerah secara langsung justru menghasilkan kepala daerah yang korup. Pasalnya, mereka harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk kampanye.

“Yang dicontohkan media hanya tiga kota kabupaten yang maju. Tapi 300 lainnya terlibat korupsi,” ujarnya.

Sementara dengan pilkada lewat DPRD, menurut Fadli, tidak ada biaya besar yang harus dikeluarkan. Akibatnya, potensi korupsi oleh kepala daerah juga bisa diminimalkan.

“Kalau pilkada lewat DPRD, paling biaya konsumsi beli bakwan beli tahu,” ucapnya.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.(Kompas.com)