Home Nasional KontraS Bilang Jokowi Sama Saja dengan SBY

KontraS Bilang Jokowi Sama Saja dengan SBY

247
0
SHARE

Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar (tengah) bersama relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Massa yang tergabung dalam Relawan Salam Dua Jari tersebut mendukung KPK untuk mengambil langkah hukum selanjutnya terkait tersangka rekening gendut Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Selain itu relawan juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar (tengah) bersama relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Massa yang tergabung dalam Relawan Salam Dua Jari tersebut mendukung KPK untuk mengambil langkah hukum selanjutnya terkait tersangka rekening gendut Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Selain itu relawan juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Atjehcyber.com – Koordinator Koalisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, menyamakan ketegasan Presiden Joko Widodo dengan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Perbandingan ini muncul setelah lemahnya ketegasan Jokowi dalam mengakhiri konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

“Kita lihat enggak ada intervensi dan saya enggak tahu Jokowi mirip SBY. Intevensi itu boleh dan dia (Jokowi) yang mimpin satu sistem,” kata Haris saat diskusi bertajuk “Ada Apa dengan Jokowi” di Jalan Sabang, Menteng, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Menurutnya, penangkapan Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, oleh Kabareskrim Polri seharusnya menjadi ajang bagi Jokowi memperlihatkan ketegasan sebagai kepala negara.

Seharusnya, kata dia, Jokowi sebagai kepala pemerintah menujukkan wewenangnya dalam menentukan keputusan atas penangkapan Bambang.

“Nampil dong Presiden, ini kemarin keadaan sudah genting dan cuma berikan statement yang enggak ada isinya di Istana Bogor,” kata Haris.

Bahkan, kata dia, pernyataan Jokowi tidak memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik dua lembaga tersebut.

Dalam penangguhan penahanan Bambang pun, Jokowi urung tampil menyelesaikan konflik tersebut.

“Kontribusinya tidak ada dan presiden enggak bekerja. Pak Adnan dan Pak Zulkarnaen (pimpinan KPK) lah yang tampil sampai malam,” kata Haris.