stat counter Tidak Ada Kementrian Agama di Kabinet Jokowi-JK | Aceh Online Magazine

Tidak Ada Kementrian Agama di Kabinet Jokowi-JK

Gedung Kementerian Agama di Jakarta. Foto: dok.jpnn

Gedung Kementerian Agama di Jakarta. Foto: dok.jpnn

Atjehcyber.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespon kabar akan dihapusnya Kementerian Agama dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni, mengatakan keberadaan Kementerian Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia, tepatnya perebutan ideologi bangsa pasca kemerdekaan.

“Sejarah bangsa ini masih mudah ditelusuri dan dibaca, termasuk sejarah keberadaan Kementerian Agama yang sangat berkaitan dengan perdebatan tentang Pancasila, Islam, Nasionalisme, Komunisme dan Sekulerisme. Saya yakin duet Jokowi-JK tidak akan  menghapus Kementerian Agama,” kata Sulton di Jakarta, Selasa (16/9).

Wacana penghapusan Kementerian Agama mencuat setelah Jokowi dan JK mengumumkan postur kabinet di pemerintahannya, Senin (15/9/2014) malam kemarin.

Dari 34 posisi beredar kabar tidak terdapat Kementerian Agama, yang keberadaannya diganti dengan Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat.

Sulton mengingatkan bahwa Kementerian Agama adalah simbol atas substansi kesepakatan anak bangsa dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar negara.

“Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang pendiri Republik ini, bahwa Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara,” tegasnya.

Selain itu, penghapusan Kementerian Agama, jika nantinya benar dilakukan, dikhawatirkan akan memicu terbukanya problem lama anak bangsa atas perebutan ideologi negara. “Ingat, sejarah juga mencatat siapa saja yang setuju dan tidak setuju saat Kementerian Agama dibentuk puluhan tahun lalu,” tandas Sulton.

Mengenai Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat yang menurut wacana sebagai pengganti Kementerian Agama, menurut Sulton ide itu hanya akan mendorong terjadinya pendangkalan substansi Kementerian Agama.

“Kementerian Agama itu menyangkut ideologi masyarakat Indonesia, sedangkan Kementerian Wakaf Haji dan Zakat tak jauh-jauh dari urusan materi. Selama ini soal materi kan sudah ada yang ngurus?” pungkas Sulton.(fat/jpnn)