Home Opini Teror Bom (Waktu) Sisa Konflik

Teror Bom (Waktu) Sisa Konflik

415
0
SHARE

Oleh Muhammad Heikal Daudy

Atjehcyber.com | “WARGA Alue Bu Tunong Diterjang Bom Rakitan”. demikian judul satu berita di Harian Serambi Indonesia edisi Minggu (10/8/2014). Korban yakni Saiful bin Muhammad (31) harus mengalami penderitaan yang tidak perlu (unnecesessary suffering), akibat ledakan bom rakitan ketika sedang membakar sampah di halaman belakang rumahnya. Nasib tragis yang dialami korban dengan cara tidak terduga, telah ikut menambah deretan nama korban luka-luka maupun meninggal dunia akibat bom sisa konflik sejak damai 15 Agustus 2005 silam.

Kasus yang dialami Saiful, warga sipil yang menjadi korban ledakan bom rakitan di Gampong Alue Bu Tunong, Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur itu, bukanlah kasus yang pertama di Aceh. Tercatat puluhan kasus serupa pernah terjadi, sejak daerah ini bebas dari konflik bersenjata dan penggunaan senjata api pasca MoU Helsinki, hingga dinyatakan ilegal selain yang digunakan secara resmi oleh aparat keamanan. Temuan-temuan seperti granat, pelontar, bom pipa, bom kabel, bom semen, bom sisa perang kolonial, dan berbagai alat peledak pabrikan maupun rakitan lainnya dengan berbagai spefikasi serta modifikasinya, sudah cukup mengkhawatirkan masyarakat sipil yang awam dengan keberadaan benda-benda mematikan itu.

Dalam beberapa tahun terakhir publik Aceh sering digegerkan dengan temuan alat-alat peledak, berikut berita mengenai jatuhnya korban sipil akibat peristiwa itu. Diyakini alat-alat peledak tersebut merupakan sisa konflik bahkan menurut sebuah catatan penelitian disebutkan bom-bom tersebut telah menjadi “ranjau darat” dan siap memakan korban siapapun, dimanapun dan kapanpun benda itu disentuh, diketuk, diinjak, dilempar atau dibakar seperti yang dilakukan SF. Mengingat benda-benda mematikan ini tidak terdeteksi keberadaannya alias tidak pernah dipetakan.

Keberadaan ranjau darat itu sudah rutin ditemukan dalam kurun 2007-2014. Penelusuran dari sejumlah dokumentasi yang ada menunjukkan sebagian besar benda maut ini ditemukan oleh warga sipil disaat-saat melaksanakan aktifitasnya. Masih segar dalam ingatan, peristiwa penemuan alat-alat peledak yang disertai jatuhnya korban seperti dialami SF, baru-baru ini pernah pula dialami oleh seorang remaja bernama Yusrizal juga di Aceh Timur (2014), Khairul Sabri di Kota Lhokseumawe (2013), M Daud Hanafiah di Aceh Utara (2012), Faisal Bin Matsam Puteh dan Iskandar serta Zulfikar bin Harun Ibrahim juga di Aceh Timur (2007).

 Perlakuan diskriminatif
Dapat dibayangkan kepiluan yang dialami keluarga para korban yang ditinggalkan. Bahkan diketahui, keadaan para korban ranjau darat ini cukup memperihatinkan dari segi ekonomi, keadaan ini ikut diperparah dengan perlakuan diskriminatif oleh pihak terkait yang memperlakukan para korban maupun keluarga korban ranjau pascakonflik berbeda dengan korban pada masa konflik. Perbedaan status tersebut, menyebabkan akses para korban terhadap fasilitas-fasilitas publik dan jaminan melanjutkan hidup secara normal menjadi terbatas.

Pada masa konflik, pihak militer Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diyakini menggunakan alat peledak buatan pabrik atau rakitan sebagai rangkaian strategi menaklukkan musuh. Bahkan di antaranya penggunaan alat-alat peledak tersebut dengan cara ditanam sebagai ranjau dan disebar di wilayah-wilayah dengan eskalasi konflik bersenjata yang tergolong tinggi di Aceh.

Penggunaan alat-alat peledak sebagai ranjau pada saat itu dapat dipahami sebagai strategi sebagaimana telah dijelaskan. Pengalaman di sejumlah negara yang terlibat konflik bersenjata juga membuktikan demikian, tidak terkecuali dalam konflik bersenjata di Aceh yang situasinya relatif sama, sekalipun dengan tipikal konflik internal-negara (non-international armed conflict) yang khas.

Laporan Tim Ahli dari Belgia yang tergabung dalam Aceh Monitoring Mission (AMM) beberapa tahun silam juga menunjukkan kenyataan tersebut. Pada saat itu AMM pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah RI maupun GAM tidak pernah menyerahkan benda-benda berupa alat peledak untuk dimusnahkan (decommissioning), sekalipun sudah ada anggaran untuk itu. Keadaan seperti ini pantas saja terjadi, karena klausul butir MoU Helsinki (butir 4.3) tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa semua senjata, amunisi dan alat peledak diserahkan untuk dimusnahkan. Oleh karena butir tersebut hanya menuntut bahwa GAM menyerahkan 840 pucuk senjatanya.

Penderitaan sebagaimana dialami SF berikut para korban ranjau lainnya, nyata-nyata dapat kita rasakan karena terjadi di hadapan mata. Maka selayaknya pula, upaya-upaya dalam rangka memberi perlindungan kepada para korban harus dijamin oleh Pemerintah RI dan GAM atau Komite Peralihan Aceh (KPA). Kedua belah pihak perlu merintis berbagai upaya seperti tukar-menukar informasi mengenai keberadaan ‘ranjau darat’ yang pernah digunakan pihak militer masing-masing, lalu melakukan upaya pembersihan (demining), serta merehabilitasi para korban di wilayah-wilayah tertentu (mine infested countries). Penting untuk diketahui bahwa, upaya pemberian perlindungan terhadap para korban ranjau seperti di Aceh menjadi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, karena telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Ranjau Darat 1997 (lazim disebut Ottawa Convention) ke dalam UU RI No.20 Tahun 2006.

Sejak meratifikasi Konvensi Ottawa 1997 terdapat sejumlah upaya yang telah dilakukan PEMRI dalam usaha memberi perlindungan kepada korban dan masyarakat yang berada di kawasan rawan ranjau darat secara nasional. Bersinergi dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut, pada 2007 Pemerintah Aceh telah pula membuka layanan pengaduan bom (hotline boms) 24 Jam yang diikuti dengan sejumlah kebijakan berupa bantuan tanggap darurat pada korban. Kebijakan ini pada akhirnya turut diamini oleh Polda Aceh dengan membuka hotline boms berikut membentuk Satuan Tugas Penjinak Bom (Satgas BOM) pada Satuan Brimob. Walaupun sebahagian kalangan menilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebut masih jauh dari pencapai maksimal dan permanen, karena masih bersifat by accident.

 Harus segera ditanggulangi
Sekalipun tragedi-tragedi mengerikan akibat ledakan ranjau darat di Indonesia khususnya di Aceh, belum sebanding dengan kasus-kasus yang terjadi di negara-negara lain seperti Vietnam, Sri Lanka, Kamboja, Sierra Lone, Irlandia Utara dan di sejumlah negara bekas konflik bersenjata lainnya. Akan tetapi persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata, sebab apabila tidak segera ditanggulangi akan memakan korban yang lebih banyak. Persoalan-persoalan ini lambat laun juga dapat memuncak dan memancing akar permasalahan baru akibat perilaku ketidakpatuhan publik pada hukum (public disobeyance), yang akhirnya mengarah pada tindakan anarkhis dan mengganggu stabilitas perdamaian yang sudah berjalan selama ini.

Maka dari itu, segala macam persoalan kemanusiaan yang muncul di masa konflik maupun pasca konflik sepatutnya mendapat perhatian dari kita semua. Oleh karena permasalahan yang dihadapi masyarakat Aceh pada masa transisi ini harus teridentifikasi secara komprehensif. Setiap persoalan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi, dibarengi pula dengan kebijakan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mengingat kondisi yang dirasakan oleh korban maupun keluarga korban ledakan bom sisa konflik demikian adanya.

Uraian di atas merupakan prahara yang dialami sebagian besar korban bom sisa konflik beserta keluarganya. Fakta-fakta ini pula yang menjadi fokus amatan penulis sejak 2006 sampai saat ini. Tanpa kepedulian maka keberadaan alat-alat peledak sisa konflik tersebut, akan menjadi bom waktu bagi siapa pun kita yang berdomisili di daerah ini. Oleh karena pascakonflik, Aceh belum bebas dari ancaman ‘ranjau darat’. Wallahua’lam./serambi

* Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H., Aktivis Pemuda Dewan Dakwah Aceh dan Pemerhati masalah kemanusiaan pascakonflik. Email: [email protected]